Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) pada Minggu (11/8/2024). Pengumuman ini mengejutkan banyak pihak dan memicu berbagai spekulasi di kalangan politik.
Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa keputusan Airlangga untuk mundur merupakan keputusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan permasalahan internal partai. Doli, yang merasa terkejut dengan keputusan ini, mengaku bahwa ia menerima telepon saat berada di Pontianak, Kalimantan Barat, yang memintanya segera kembali ke Jakarta. Di rumah Airlangga, Doli dan beberapa rekan mendengar langsung alasan pengunduran diri tersebut dari Airlangga.
"Nah dari apa yang saya dengar, yang disampaikan Pak AH kepada saya dan beberapa teman tadi, ada 3-4 orang ya yang dipanggil itu, ya ini lebih pada masalah pribadi Pak Airlangga," ujar Doli di Jakarta, Minggu (11/8/2024), seperti dilansir CNN Indonesia.
Menurut Doli, Airlangga lebih memilih untuk fokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, serta ingin memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, sebelum keputusan ini diumumkan, Airlangga telah berdiskusi dengan keluarganya dan keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama.
"Jadi musyawarah beliau undang adik-adiknya, keluarganya, anaknya dan segala macam akhirnya diputuskan seperti itu," jelas Doli.
Doli juga menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya indikasi senior kader Golkar lainnya akan mengikuti langkah Airlangga ini, mengingat keputusan ini sepenuhnya didasarkan pada alasan pribadi dan tidak berhubungan dengan konflik internal partai.
Namun, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menyatakan bahwa secara de facto Airlangga masih menjabat sebagai Ketua Umum hingga rapat pleno yang direncanakan paling lambat akan digelar pada Selasa (13/8/2024) untuk mengesahkan pengunduran dirinya.
"Saat ini secara de facto Pak Airlangga masih ketua umum meskipun secara de jure sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
Pengunduran diri ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan analis politik. Musfi Romdoni, seorang analis sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menyatakan bahwa keputusan Airlangga ini sangat mengejutkan. Menurutnya, ada banyak tanya dan desas-desus di balik pengunduran diri ini, terutama terkait dengan kekecewaan elite Golkar terhadap keputusan strategis Airlangga dalam Pilkada di Jawa Barat dan Jakarta.
"Golkar melepas kursi gubernur Jawa Barat karena urung mengusung Ridwan Kamil. Golkar mengalah kepada Gerindra yang mengusung Dedi Mulyadi yang sekarang adalah kader Gerindra. Golkar justru memilih bertarung di Jakarta dan berpotensi kalah dari Anies Baswedan yang merupakan kandidat terkuat," kata Musfi.
Musfi juga menyoroti kemungkinan adanya ketidaknyamanan di kalangan elite Golkar terhadap kedekatan Airlangga dengan Presiden Jokowi. Ada spekulasi bahwa Airlangga terlalu akomodatif dalam keputusan strategis partai, termasuk dalam Pilkada dan isu-isu lainnya.
"Sebelumnya ada isu Jokowi akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Berbagai elite Golkar secara terbuka mengungkapkan penolakannya. Alasannya tegas, ini soal AD/ART. Ketua umum Partai Golkar setidaknya harus menjadi kader selama lima tahun," jelas Musfi.
Selain itu, isu terbaru yang muncul adalah kemungkinan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang akan menggantikan posisi Ketua Umum Golkar. Poster bertuliskan "Gibran For Ketum Golkar Tahun 2024-2029" telah beredar, yang didukung oleh Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).
Melihat berbagai dinamika ini, Musfi menilai bahwa pengunduran diri Airlangga bukan hanya soal keputusan pribadi, tetapi juga mencerminkan adanya ketidaknyamanan internal terkait langkah-langkah strategis partai yang diambil oleh Airlangga.
Dengan adanya spekulasi yang terus berkembang, publik dan kalangan politik menantikan hasil rapat pleno Partai Golkar yang akan menjadi penentu apakah pengunduran diri ini akan resmi diterima atau justru membuka babak baru dalam dinamika internal partai beringin tersebut.
.webp "Sejarah Cianjur 11 : Rajamandala")
