Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen mahasiswa di Cianjur pada Kamis (22/8/2024) berjalan dengan damai dan kondusif. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung DPRD Cianjur, menolak dengan tegas revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Aksi ini mendapat sambutan baik dari para wakil rakyat di Gedung DPRD Cianjur, yang dengan satu suara mendukung penolakan terhadap revisi tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada yang sempat direncanakan akhirnya dibatalkan. Dasco menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menjadi dasar pelaksanaan Pilkada yang pendaftarannya akan dimulai pada 27 Agustus 2024 mendatang.
"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (22/8/2024).
Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya dapat diselenggarakan pada hari Selasa dan Kamis. Oleh karena itu, tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada hari pendaftaran Pilkada, yang jatuh pada Selasa depan.
"Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak.
"Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada," tambahnya dengan tegas.
Dengan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada ini, mahasiswa dan masyarakat Cianjur yang sebelumnya menggelar aksi protes dapat merasa lega, mengetahui bahwa suara mereka telah didengar dan direspon oleh wakil-wakil rakyat di parlemen.
.webp "Sejarah Cianjur 11 : Rajamandala")
