Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan yang semula mengisyaratkan rencana pensiun setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, ternyata justru kembali menduduki posisi penting di kabinet baru Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029. Tidak hanya satu, Luhut bahkan dilantik untuk dua jabatan strategis yang menunjukkan betapa besar kepercayaan Prabowo terhadap sosok berpengalaman ini.
Luhut Dilantik Dua Kali oleh Prabowo
Pada Senin, 21 Oktober 2024, Luhut resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jabatan ini merupakan salah satu posisi sentral di pemerintahan Prabowo, mengingat peran dewan ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Pengangkatan ini sempat memicu tanda tanya publik, mengingat sebelumnya Luhut telah menyatakan keinginannya untuk pensiun setelah masa jabatannya di pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, berakhir.
Namun, rencana pensiun Luhut tidak terwujud. Pada hari berikutnya, Selasa, 22 Oktober 2024, Prabowo kembali melantik Luhut untuk jabatan Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Jabatan ini menunjukkan kepercayaan penuh Prabowo terhadap kemampuan Luhut dalam memajukan teknologi digital di sektor pemerintahan, melanjutkan berbagai program digitalisasi yang telah dimulai Luhut saat ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Digitalisasi Menjadi Fokus
Luhut sendiri menegaskan bahwa program-program digitalisasi yang ia jalankan di kementerian sebelumnya sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Beberapa inisiatif penting yang dijalankan Luhut, seperti e-katalog, Simbara (Sistem Informasi Mineral dan Batubara), serta pengembangan sistem teknologi untuk sektor kelapa sawit dan nikel, menjadi salah satu target yang ingin dikembangkan oleh Presiden Prabowo ke depannya.
.jpeg)
"Soft of revenue kita seperti e-katalog, simbara, simbara nikel, simbara untuk kelapa sawit, dan juga government technology itu menjadi target Presiden Prabowo. Saya pikir kita lakukan," kata Luhut usai pelantikannya.
Pandangan Bahlil: Luhut Masih Dibutuhkan Negara
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, turut memberikan pandangannya terkait keputusan Luhut untuk kembali ke pemerintahan. Menurut Bahlil, sosok Luhut yang merupakan tokoh senior di Partai Golkar masih sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, terutama pemikirannya yang dinilai sangat strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
"Saya yakin bahwa masih dibutuhkan pikiran-pikiran besarnya," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Meskipun begitu, Bahlil mengaku tidak bisa memberikan jawaban terkait alasan pribadi Luhut untuk kembali ke pemerintahan, apalagi setelah mengungkapkan niatnya untuk pensiun. Keputusan tersebut, menurut Bahlil, merupakan keputusan pribadi Luhut sebagai seorang senior yang dihormati.
Luhut dan Pemerintahan Prabowo
Luhut Binsar Pandjaitan telah lama dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia. Dengan pengalaman panjangnya di berbagai posisi strategis, Luhut dianggap sebagai tokoh yang mampu memberikan sumbangsih nyata, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Kembali menduduki dua jabatan penting di kabinet Prabowo, Luhut tidak hanya membawa pengalamannya, tetapi juga semangat untuk melanjutkan berbagai proyek strategis yang telah ia mulai di masa pemerintahan Jokowi.
.jpeg)
Jabatan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan akan menjadi ujian baru bagi Luhut dalam era pemerintahan baru ini. Tugasnya jelas: membantu Prabowo membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, terutama dalam pengembangan ekonomi dan penerapan teknologi digital yang lebih efisien di sektor pemerintahan.
Meski sempat mengisyaratkan pensiun, keputusan Luhut untuk kembali ke pemerintahan menegaskan bahwa perjalanan karier politiknya masih jauh dari kata selesai. Bagi negara, keberadaan Luhut di kabinet Prabowo adalah aset yang berharga dalam mencapai target-target pembangunan nasional.
