.jpg)
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi langsung tancap gas pada hari pertama masa jabatannya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Salah satu keputusan pertamanya adalah menonaktifkan Kepala SMAN 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur terkait larangan siswa bepergian ke luar provinsi untuk kegiatan study tour.
“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi kepada wartawan usai pelantikan.
Fokus pada Pembenahan Pendidikan
Dedi menegaskan bahwa pembenahan sektor pendidikan di Jawa Barat menjadi prioritas utamanya. Selain masalah study tour, ia juga menyoroti pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Ia telah memerintahkan Inspektorat untuk segera memeriksa sekolah-sekolah yang diduga melakukan pungutan di luar ketentuan.
“Nah, ini salah satu bagian yang akan kita benahi. Dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa sekolah itu, apakah ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” tambahnya.
Dedi menilai isu-isu seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pungutan liar, dan study tour merupakan persoalan yang meresahkan masyarakat di Jawa Barat. Oleh karena itu, ia ingin memastikan manajemen pendidikan di provinsi tersebut berjalan dengan baik dan tidak memberatkan siswa serta orang tua.
Larangan Study Tour ke Luar Provinsi
Keputusan larangan study tour telah diwacanakan Dedi sejak sebelum ia dilantik. Ia menyoroti biaya study tour yang membebani orang tua siswa. Salah satu contoh adalah kegiatan study tour SMAN 6 Depok yang disebutnya mematok biaya Rp 3,5 juta hingga Rp 5,5 juta per siswa.
Menurutnya, lebih baik siswa belajar dari lingkungan sekitarnya daripada harus melakukan perjalanan jauh ke Yogyakarta, Bali, atau daerah lain di luar provinsi. Ia berpendapat bahwa study tour semacam itu lebih mirip dengan kegiatan rekreasi atau piknik daripada kegiatan edukasi.
“Kalau kita mau fokus pada kalimat study tour, maka sebenarnya gampang, sampah di Depok menjadi masalah besar. Itu bisa menjadi rangkaian studi di mana anak-anak di jurusan biologi atau jurusan IPA bisa menggunakan metodologi bakteri pengurai sampah,” kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, lima hari yang lalu.
Dedi juga menegaskan bahwa kegiatan wisata sebaiknya dilakukan secara pribadi oleh keluarga masing-masing, bukan melalui sekolah dalam bentuk program formal yang dapat membebani orang tua siswa secara finansial.
“Nggak usah deh study tour-nya, gunakan uangnya untuk kepentingan yang lain,” pungkasnya.
Keputusan Dedi ini mendapat beragam respons dari masyarakat, termasuk dukungan dari para orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya study tour yang mahal. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah kebijakan ini akan berdampak pada pengalaman belajar siswa yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini guna memastikan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh siswa di Jawa Barat.
