.jpg)
Ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2). Mereka menuntut kejelasan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu serta mendesak pemerintah segera mengesahkan peraturan yang mengakomodasi kepentingan mereka.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika. Hari ini, Metty bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Cianjur menyerahkan aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 ke DPR RI. Turut mendampingi Metty, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni dan Sekretaris Komisi I, Asep Riyatman.
Dalam pernyataannya, Metty Triantika menegaskan bahwa perjuangan tenaga honorer harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Aksi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika. Hari ini, Metty bersama seluruh anggota Komisi I DPRD Cianjur menyerahkan aspirasi tenaga honorer R2 dan R3 ke DPR RI. Turut mendampingi Metty, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Isnaeni dan Sekretaris Komisi I, Asep Riyatman.
Dalam pernyataannya, Metty Triantika menegaskan bahwa perjuangan tenaga honorer harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Kami datang langsung ke DPR RI untuk memberikan dukungan penuh kepada honorer R2 dan R3. Saya berharap semua pihak terkait dapat mendengarkan tuntutan dan harapan mereka. Ini menyangkut masa depan mereka yang telah berdedikasi penuh untuk negara,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Metty menyerahkan dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001/BAK/AHI/I/2025 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. Dokumen tersebut memuat dua poin utama, yakni percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 berbasis database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan masa kerja mereka, serta komitmen untuk menunda rekrutmen CPNS dan PPPK formasi umum hingga pengangkatan honorer selesai dilakukan.
Bahtra Banong yang menerima dokumen aspirasi tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan pembahasan penting di tingkat Komisi II DPR RI.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Metty menyerahkan dokumen Berita Acara Kesepakatan (BAK) No. 001/BAK/AHI/I/2025 kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong. Dokumen tersebut memuat dua poin utama, yakni percepatan pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 berbasis database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan masa kerja mereka, serta komitmen untuk menunda rekrutmen CPNS dan PPPK formasi umum hingga pengangkatan honorer selesai dilakukan.
Bahtra Banong yang menerima dokumen aspirasi tersebut menegaskan bahwa tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan pembahasan penting di tingkat Komisi II DPR RI.
“Aspirasi ini sudah saya terima dan akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Hampir semua keluhan ini relevan dengan agenda pembahasan mendatang,” katanya.
Sementara itu, ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, dan Banten turut berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer yang telah lama mengabdi.
Para demonstran mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Mereka juga meminta diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, mereka menuntut agar rekrutmen CPNS tahun 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat, serta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk keperluan tersebut.
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur, Heryawan Yusup, menuturkan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan bagi tenaga honorer.
Sementara itu, ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah seperti Cianjur, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Tangerang, Indramayu, dan Banten turut berpartisipasi dalam aksi ini. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hanya memberikan status PPPK paruh waktu kepada tenaga honorer R2 dan R3 sebagaimana diatur dalam Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan ini dinilai tidak memadai dan tidak mencerminkan penghargaan atas dedikasi para honorer yang telah lama mengabdi.
Para demonstran mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN sebagai turunan dari UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Mereka juga meminta diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) khusus untuk mengangkat tenaga Non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, mereka menuntut agar rekrutmen CPNS tahun 2025 dihentikan sementara hingga seluruh honorer R2 dan R3 selesai diangkat, serta pemerintah mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk keperluan tersebut.
Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3 Kabupaten Cianjur, Heryawan Yusup, menuturkan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan bagi tenaga honorer.
“Kami telah bekerja untuk negara ini dengan dedikasi penuh, meskipun status kami tidak dihargai sebagaimana mestinya. Kami berharap pemerintah mendengar dan memenuhi tuntutan kami,” ujarnya.
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Para tenaga honorer berharap aspirasi yang mereka sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah guna memberikan kepastian status mereka sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan. Para tenaga honorer berharap aspirasi yang mereka sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah guna memberikan kepastian status mereka sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
.webp)
