 |
| Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni (Dok. ANTARA/Ahmad Fikri) |
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI Jawa Barat, Nonong Winarni, menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat yang telah lebih dulu melarang kegiatan study tour bagi seluruh sekolah SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, seluruh KCD di Jawa Barat telah mengedarkan surat larangan kepada sekolah-sekolah di wilayah masing-masing.
Dalam keterangannya kepada media, Nonong Winarni menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan ini bertujuan untuk memastikan keamanan serta efektivitas proses pembelajaran bagi siswa.
“Memang kami sangat setuju dan mendukung larangan serta kebijakan dari Pak Gubernur. Hanya tinggal bagaimana melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan implementasi kebijakan tersebut,” ujar Nonong kepada wartawan.
Lebih lanjut, Nonong menjelaskan bahwa surat edaran terkait larangan study tour dari Disdik Provinsi Jawa Barat telah disebarluaskan ke seluruh sekolah. Bahkan sejak Gubernur Dedi Mulyadi terpilih, kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada pihak sekolah.
Meski demikian, Nonong menegaskan bahwa larangan ini tidak berlaku bagi kegiatan kunjungan industri yang menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran di SMK.
“Hingga saat ini, kami tetap melarang sekolah untuk melakukan kegiatan atau kunjungan study tour. Terkecuali kunjungan industri, karena memang di SMK ada program untuk mendekatkan siswa dengan industri sebagai bagian dari pembelajaran,” jelasnya.
Nonong juga menegaskan bahwa sekolah yang tetap nekat mengadakan study tour bisa dikenakan sanksi. Jika terdapat SMA atau SMK yang membangkang, maka sekolah tersebut dapat dilaporkan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada teman-teman media, apabila ada sekolah yang tetap membandel dan melaksanakan study tour, agar segera melaporkannya kepada saya. Apalagi sekarang Pak Dedi Mulyadi sudah resmi dilantik sebagai Gubernur Jabar,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh sekolah di wilayah KCD VI dapat mematuhinya demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
