Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, geram setelah menemukan adanya pemotongan dana kompensasi bagi para sopir angkot di kawasan Puncak. Temuan ini terungkap dalam sebuah video yang diunggah langsung oleh Gubernur Dedi di akun Instagram pribadinya pada Kamis (3/4/2025).
Dalam video tersebut, Gubernur Dedi mengkonfirmasi bahwa setiap sopir angkot seharusnya menerima kompensasi sebesar satu juta rupiah serta paket bahan pokok senilai lima ratus ribu rupiah. Namun, di lapangan, dana tersebut justru dipotong sebesar dua ratus ribu rupiah oleh oknum tertentu dengan dalih sebagai biaya administrasi.
“Kalau dua ratus ribu kali lima ratus orang, itu sudah seratus juta. Ini harus jelas uangnya ke mana,” ujar Dedi dengan nada tegas.
Sejumlah sopir angkot yang diwawancarai pun mengaku tidak tahu menahu soal pemotongan tersebut. Mereka hanya menerima dana yang telah dipotong tanpa diberikan alasan yang jelas.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi menyoroti adanya praktik premanisme dalam pengelolaan dana kompensasi ini. Ia menyebut bahwa kelompok tertentu mengambil keuntungan dari bantuan yang seharusnya diterima penuh oleh sopir angkot.
“Ini masuknya sudah ke tindakan premanisme. Kalau saya proses hukum dan minta polisi menangkap yang memotong dana ini, apakah kalian siap jadi saksi?” tanya Dedi kepada para sopir.
Para sopir pun menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dalam kasus ini. Gubernur Dedi menegaskan bahwa ia akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan meminta kepolisian segera bertindak.
Pemilik Angkot Juga Terpengaruh
Dalam percakapan yang terekam di video, terungkap bahwa dana kompensasi dibagi ke dalam dua amplop, satu untuk sopir dan satu lagi untuk pemilik angkot. Padahal, kebijakan resmi dari Pemprov Jawa Barat menyatakan bahwa dana sebesar satu juta rupiah ditujukan hanya untuk sopir, bukan untuk dibagi dua dengan pemilik kendaraan.
“Kebijakan saya jelas, satu juta untuk sopir angkot, bukan dibagi dua dengan pemilik,” tegas Dedi.
Selain itu, beberapa pemilik angkot juga merasa takut karena adanya tekanan untuk tetap beroperasi meskipun telah menerima bantuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian kompensasi, yakni agar angkot bisa berhenti beroperasi sementara waktu guna mengurangi kemacetan di kawasan Puncak.
Tindak Lanjut dari Pemerintah
Gubernur Dedi memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap praktik kecurangan ini. Ia berjanji akan mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam pemotongan dana kompensasi ini.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan segera mendapatkan solusi yang adil bagi para sopir angkot yang menjadi korban. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengimbau kepada seluruh penerima bantuan untuk melaporkan jika menemukan adanya pemotongan dana yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi.
.webp)
