Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkap dugaan praktik kredit fiktif yang menyeret ratusan petani asal Cianjur Selatan ke dalam jeratan utang Bank BJB. Hal ini disampaikan langsung oleh Dedi usai menerima 11 orang petani yang datang menemuinya setelah menempuh perjalanan panjang selama 10 jam ke kediamannya di Pakuan.
Para petani mengaku menjadi korban dari sebuah perusahaan yang mengatasnamakan diri sebagai PT Krodi. Perusahaan tersebut diduga mengajukan pinjaman ke Bank BJB atas nama para petani tanpa transparansi penuh. Masing-masing petani kini menanggung tagihan sebesar Rp45 juta, dengan total mencapai Rp495 juta hanya dari 11 orang yang datang.
"Ini baru 11 orang yang datang. Saya menduga jumlahnya bisa lebih dari 100 bahkan 200 petani yang mengalami hal serupa," ungkap Dedi Mulyadi.
Menurut para petani, mereka hanya menerima barang-barang pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan bibit, dengan nilai antara Rp2 juta hingga Rp4,5 juta. Namun, mereka kini tercatat memiliki utang sebesar Rp45 juta per orang di BJB, yang berdampak pada status BI checking mereka.
"Yang sudah lunas pun tetap kena tagihan, dan tidak bisa pinjam lagi ke bank karena masuk daftar hitam kredit. Ini sangat merugikan," tambah Dedi.
Ia juga menjelaskan bahwa PT Krodi meminta dokumen pribadi para petani seperti KTP, Kartu Keluarga, hingga surat nikah, sebagai syarat administratif pengajuan pinjaman. Namun, dana dari BJB justru tidak disalurkan secara utuh dalam bentuk uang, melainkan hanya dalam bentuk barang yang nilainya jauh dari total pinjaman.
"Artinya ada pihak yang diduga mengajukan kredit ke BJB mengatasnamakan para petani. Ini harus segera diusut," tegas Dedi.
Dedi menyatakan akan segera bertemu dengan jajaran direksi Bank BJB untuk meminta kejelasan terkait perusahaan PT Krodi, mulai dari legalitas, domisili, hingga siapa pemiliknya.
Kasus ini menambah kekhawatiran soal praktik-praktik penipuan berkedok bantuan kepada petani. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani agar tidak terus menjadi korban dari permainan oknum yang memanfaatkan akses perbankan.
